RAPAT KOORINASI PEMUTAKHIRAN BASIS DATA TERPADU (PBDT) 2015 KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Pada hari Senin (4/6) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pakpak Bharat mengadakan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Terpadu (PBDT) dengan stakeholder terkait, yang dihadiri oleh 40 orang, diantaranya adalah Kepala SKPD, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dan camat se Kabupaten Pakpak Bharat. Kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pakpak Bharat dan dibuka oleh Wakil Bupati Pakpak Bharat, Ir. H. Maju Ilyas Padang. Salah satu dasar pelaksanaan kegiatan PBDT2015 adalah Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No. 460/2254/SJ Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial (PBDT/PPLS) 2015.

Sebelum memulai sambutannya Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemutakhiran Basis Data Terpadu ini sangat penting, sehingga dihimbau kepada seluruh camat agar secara continue melakukan update data kependudukan. PBDT2015 dianggap penting, mengingat pemanfaatannya untuk bantuan sosial di kabupaten ini. Dukungan Wakil Bupati ini sejalan dengan harapan BPS terkait pelaksanaan PBDT2015 “Mari Kita Tingkatkan Kepedulian Bersama untuk Menciptakan Basis Data Terpadu yang Lebih Berkualitas dan Lebih Dipercaya Masyarakat untuk Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan.”

Sesi berikutnya adalah diskusi panel yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Ir. Parlaungan Lumbantoruan, M.Si. Paparan pertama disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Pakpak Bharat, Alzen, S.Si, M.Si. Pada pemaparan yang berjudul “Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015 untuk Program-program Perlindungan Sosial”, disampaikan dengan jelas proses pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang sedang berjalan di setiap desa se Kabupaten Pakpak Bharat, serta kegiatan pendataan rumah tangga hasil FKP. Mengingat pentingnya kegiatan ini, diharapkan peran Pemerintah Daerah dalam mendukung berjalannya kegiatan PBDT2015.

Pemaparan berikutnya disampaikan Kepala Bappeda, Ir. Mahadi Simanjuntak, MM, M.Si dengan judul “Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemutakhiran Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015”. Kepala Bappeda menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah memiliki Program Penanggulangan Kemiskinan terintegrasi yang berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat, dan berbasis pemberdayaan usaha kecil. Berdasarkan hasil PBDT 2015, Pemerintah Daerah dapat merencanakan program dan meningkatkan layanan kepada program pengguna PBDT dalam menentukan penerima manfaatnya. Selain itu manfaat dari PBDT2015 adalah sebagai penentuan target penurunan angka kemiskinan (jumlah) by name by addres, serta sebagai mapping prioritas dalam merencanakan Program Penanganan Kemiskinan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) telah dilaksanakan sejak 25 Mei hingga 24 Juni 2015, sedangkan pendataan rumah tangga hasil FKP berlangsung pada 16 Juni hingga 15 Juli 2015.   Kita semua harus menyukseskan pendataan ini, sebab kita semua menjadi penentu keakuratan data yang dikumpulkan dan pemanfaatannya pada program penanggulangan kemiskinan nantinya.